Selanjutnya untuk menentukan posisi strategis organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diinterpretasi berdasarkan kriteria interpretasi terhadap posisi organisasi adalah sebagai berikut

Selanjutnya untuk menentukan posisi strategis organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diinterpretasi berdasarkan kriteria interpretasi terhadap posisi organisasi adalah sebagai berikut:
Kuadran 1: Situasi yang menguntung, organisasi memiliki peluang dan kekuatan untuk mendukung kebijakan.
Kuadran 2: Meskipun menghadapi tantangan organisasi masih memiliki kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang dalam mendukung kebijakan.
Kuadran 3: Peluang cukup besar tetapi ada kelemahan internal.
Dibutuhkan strategi untuk meminimalkan kelemahan
sehingga dapat mendukung kebijakan.
Kuadran 4: Berada pada situasi yang tidak menguntungkan, organisasi
menghadapi tantangan dan kelemahan internal dalam
mendukung implementasi kebijakan.
Analisa kuadran digunakan untuk mengetahui dimana posisi suatu organisasi berada, apakah berada pada posisi baik atau sebaliknya. Secara sederhana deskripsi posisi organisasi dalam mendukung implementasi kebijakan dapat pula divisualisasikan seperti pada gambar 2.2. berikut ini:

Riant Nugroho menjelaskan bahwa: lingkungan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan; faktor yang telah berubah dari sekedar variabel pengganggu menjadi variabel penentu. Evaluasi ini terbagi dua yaitu evaluasi lingkungan formulasi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan. Model proses kebijakan dari Tilaar dan Nugroho digambarkan sebagai berikut:
Sebagaimana digambar di atas, menurut Tilaar dan Nugroho, pemahaman tentang proses kebijakan terdiri atas: rumusan kebijakan (yaitu, isu dan formulasi kebijakan), implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Dalam penelitian ini evaluasi terhadap lingkungan kebijakan, ditujukan pada evaluasi terhadap lingkungan implementasi kebijakan manajemen mutu riset internasional. Evaluasi terhadap lingkungan kebijakan berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan. Hal ini berarti bahwa di dalam lingkungan implementasi kebijakan terdapat faktor kekuatan dan peluang yang dapat membuat kebijakan itu berhasil diimplementasikan sebaliknya terdapat juga faktor kelemahan dan tantangan yang dapat membuat kebijakan itu gagal diimplementasikan. Dalam menganalisis lingkungan implementasi kebijakan terdapat syarat atau kondisi awal lingkungan strategis yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pemenuhan terhadap syarat implementasi kebijakan dapat menjadi kekuatan pendukung sebaliknya jika tidak terpenuhi maka akan menjadi kelemahan yang menghambat implementasi kebijakan tersebut.
Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi dapat dipandang sebagai hasil akhir dari proses kebijakan. Akan tetapi dapat juga diartikan tidak, jika setelah tahap evaluasi kebijakan masih ada tahapan yang lain, yakni tahap terminasi atau perubahan kebijakan. Setiap kebijakan memiliki tujuan tertentu atau ingin meraih dampak yang diinginkan. Namun demikian karena proses kebijakan merupakan proses yang kompleks maka seringkali program kebijakan tidak dapat meraih tujuan atau dampak yang diinginkan.
Untuk mengetahui adanya keterkaitan antara penerapan kebijakan manajemen mutu riset internasional UI dan tujuan yang ingin dicapai yaitu, mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan manajemen mutu riset internasionasional Universitas Indonesia serta bagaimana dampaknya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, oleh karenanya dilakukan penelitian dan evaluasi untuk memperjelas hasil temuan. Proses ini dapat dilaksanakan dalam lingkungan internal maupun eksternal. Langkah-langkah yang diambil kegiatan penelitian diharapkan akan memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai penerapan kebijakan dan keputusan yang direkomendasikan atau diperlukan bagi peningkatan kinerja organisasi.
Dalam memperkuat teori-teori diatas terdapat tiga keputusan untuk melakukan evaluasi, dinilai sebagai solusi untuk pemecahan solusi untuk pemecahan masalah yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya kebijakan manajemen mutu riset internasional. Apabila data atau informasi pelaksanaan kebijakan manajemen mutu riset internasional ditemukan hal-hal yang tidak dikehendaki (discrepancies), pertama perbaikan difokuskan kepada evaluasi implementasi kebijakan manajemen mutu riset internasional UI dan menganalisis hasilnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
Merujuk pemahaman Dunn, substansi, implementasi, dan hasil kebijakan mencakup: efektifitas – efisiensi – kecukupan – kesamaan –responsivitas – ketepatan kriteria). Dengan evaluasi kebijakan dimaksud peneliti dapat mendalami dan memahami serta menjawab pertanyaan tentang:
(a). “Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh UI, untuk mengelola manajemen mutu dan internasionalisasi riset, evaluasi dilakukan terhadap substansi, implementasi, serta hasil pelaksanaan kebijakan?”
(b) “Mengapa mereka menerapkan kebijakan tersebut?”
(c) “Apa yang menyebabkan mereka menerapkan kebijakan manajemen mutu riset internasional?”
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan dilakukan atas dasar kewenangan yang diberikan dalam Undang-undang, Kebijakan, PP, Keputusan MWA UI dan lain sebagainya.
Dalam konteks evaluasi implementasi kebijakan Dunn menyatakan bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klariflkasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi rnetode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
Baik evaluasi kebijakan maupun evaluasi program selalu diakhiri dengan perumusan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan mutu dari aspek-aspek atau komponen-komponen yang dievaluasi. Evaluasi implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan komponen-komponen kebijakan dalam mendukung pencapaian tujuan.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya guna pengambilan keputusan. Berdasarkan konsep penelitian dan kebijakan ini, peneliti memilih bagian implementasi kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen mutu riset internasional di UI serta menganalisis bagaimana kontribusinya terhadap perkembangan iptek di Indonesia. Sehingga, dengan mengetahui hasil implementasi kebijakan di lapangan, akan dapat diketahui: (1). Kendala implementasi kebijakan (2).Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan (3). Dampak dari implementasi kebijakan (4) Tingkat penerimaan/apresiasi dari para pelaku kebijakan (5). Tingkat partisipasi dari para pelaku dan masyarakat.